AKSES PENDIDIKAN TINGGI DAN PENYEBABNYA

Faridah Alawiyah
| Abstract views: 565 | views: 456

Abstract

Higher education, part of the national educational system, has an important role in the national development, which is cunently challenged with various problems, for instance, fhe access to higher education. To respond this, the parliament passed the Higher Education Law to solve issues of expensive cost and poor distribution of higher education throughout lndonesia. This essay is aimed fo discuss the related substances in the law in details. lt explains ways to guarantee equal access and create better distribution of higher education, among others, by proposing the formations of community colleges and longdistance education programs.

Keywords

pendidikan tinggi; akses; biaya; sebaran pendidikan tinggi; undang-undang pendidikan tinggi

Full Text:

Untitled

References

Buku:

Ahmad Baedowi, Calak Edu Esai-Esai Pendidikan 2008-2012, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.

Asep Saefuddin, Percikan Pemikiran Kepemimpinan dan pendidikan, Bogor, IPB Press, 2010.

Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakartia : Kompas Gramedia, 2002.

H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan, Jakarta: Rineka Ciptia, 2009.

-----------------, Manajemen Pendidikan Nasional Kajian pendidikan Masa Depan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Heru Nugroho, dkk, Mcdonalisasi Pendidikan Tinggi, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

M. Enoch Markum, Pendidikan Tinggi dalam perspektif Sejarah dan Perkembangan di lndonesia, Jakartia: penerbit Ul press, 2007.

M. Joko Susilo, Pembodohan Siswa Tersistematis, yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009.

Mohammad Mulyadi, Kemiskinan Identifikasi Penyebab Dan Strategi Pengembangannnya, Jakarta: Publica Institute, 2011.

Mohammad Yamin, Menggugat Pendidikan lndonesia: Belajar dari Paulo Freire dan K Hajar Dewantara, Yogyakarta: Arruz Media, 2009.

Prayitno, Pendidikan Dasar Teori dan Praksis, Jakarta: Grasindo, 2009.

Suciati, Menjawab Kebutuhan Pendidikan Nasional: Memperluas Akses Pendidikan melalui Pendidikan Jarak Jauh Bagian dari Buku Mozaik Teknologi Pendidikan, Jakarta : Kencana, 2004.

Sutcipto, 10 Windu H.A.R. Tilaar, Pendidikan Nasional: Arah ke Mana?. Jakarta: Kompas, 2012.

Winarno Surakhmad, pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi. Jakarta: Kompas, 2009.

Dokumen Resmi:

Data BPS per Februari 2011, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita masyarakat lndonesia 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Draf Undang-Undang Pendidikan Tinggi setelah di sahkan dalam rapat Paripurna pada tangga 12 Juni2012.

Jurnal:

Faridah Alawiyah, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Jurnal aspirasi Vol. 2 No. 1 Juni 2011.

Makalah:

Ditjen Pendidikan tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Berpendidikan Tinggi menuju lndonesia Negara Maiu 2030,

disampaikan dalam RDPU Panja RUU Pendidikan Tinggi tanggal 27 Januari 2011

Rufly Chairul Aaflar, M., Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Melalui Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi, disampaikan dalam acara The 5-th MRC Master Journey in Management (MJM) dan The 7-th MRC Doctoral Journey in Management (DJM), Management Research Center (MRC), Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas lndonesia (FEUI), Auditorium Dekanat, Kampus FEUI Depok, 16 Mei 2012.

Pro-Kontra Pengesahan RUU Pendidikan Tinggi, dalam Diskusi Publik Kampus Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, 2 Agustus 2012

Surat Kabar:

Penduduk Miskin, Republika, 15 Mei 2012.

Website:

Ahmad Syafiq, Komersialisasi Pendidikan: Kerancuan Konsep?, (staff.ui.ac.id/internal/1 00040001 0/material/KomersialisasiPendid ikan. odf d iakses tanggal 1 Juni 2012).

Amich Alhumami, 2008, Pendidikan Tinggi dan Globalisasi, (http://phys icsmaster. orgfree.com/Artikel%20&0/02-JurnalI Inovasi%20DaIam/SOPendidikan/Pendidikan%20tinggi%20dan%20globalisasi. pdf diakses tanggal 1 Juni 2012).

Eka Rezeki Amalia, 2007, Kondisi Pemerataan Pendidikan di I ndonesia, (hftp://edu-articles.com, diakses 14 Juni 2012).

H.M. ldrusAbustiam, 2012, Pemerataan dan keadilan dalam pendidikan, (htto://www.faiar.co.id/read-201 20531 23 1 304-pemerataan-dan-keadilandalam-pendidikan diakses tanggal 15 Juni 2012)

lndeks Pembangunan Manusia, (htto://id.wikioedia.oro/wiki/lndeks Pembanqunan Manusia. Diakses Tanqqal 18 Juni2010.)

PP 66 Tahun 2010, Komitmen Pemerintah Perangi Kemiskinan melalui Pendidikan, (htto://mirror.unoad.ac.id/koran/mediaindonesia/2010-10-11/mediaindonesia2010-10-11 13.Pdf. Diakses tanoqal 29 September 2011.Sofian Effendi, "Meningkatkan Akses ke Pendidikan Tinggi", (http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/MENINGKATKAN-AKSES-EPENDIDIKAN-TINGGl-ver-2.pdf diakses tanggal 14 Juni 2012).

Tentang Universitas Terbuka, (www.ut.ac.id/tentanq-ut.html diakses tanggal 11 Juni 2012).

Copyright (c) 2016 Kajian
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.