Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran
Joko Tri Haryanto
| Abstract views: 1070
| 
views: 1219
Abstract
Pemetaan kemampuan keuangan daerah sangat penting untuk melihat tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan kewenangannya. Dalam beberapa kasus, rendahnya kemandirian daerah, selain disebabkan oleh lemahnya penerimaan PAD juga disebabkan oleh beban pengelolaan belanja APBD yang besar. Di sisi lain, kondisi daerah di Indonesia sangat bervariasi. Beberapa daerah merupakan penghasil SDA dan beberapa lainnya tergolong non-SDA namun memiliki basis pajak yang besar. Sementara sebagian besar daerah lainnya justru tidak memiliki kekayaan apapun. Dengan kondisi yang sangat bervariasi tersebut, tentu dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif dalam pengambilan kebijakan secara nasional dengan tetap memerhatikan karakteristik masing-masing daerah. Sayangnya, penelitian dengan mendasarkan karakteristik daerah tersebut belum banyak dilakukan. Untuk itulah di tahap awal, kajian ini memfokuskan analisis pada perbandingan daerah penghasil SDA dan non-SDA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuadran dengan pendekatan analisis share dan growth dari masing-masing daerah. Dari hasil analisis share, disimpulkan bahwa daerah penghasil SDA memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan daerah non-SDA. Sebaliknya dari analisis growth, daerah non-SDA memiliki nilai lebih besar dibandingkan daerah penghasil SDA. Dari analisis metode kuadran, hanya Kabupaten Badung yang masuk di kuadran I. Seluruh daerah non-SDA masuk di kuadran II, sementara keseluruhan daerah penghasil SDA masuk di kuadran III minus Kabupaten Indragiri Hilir. Di dalam kuadran IV, dari seluruh lokus penelitian hanya ada Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah wajib memfokuskan kebijakan Transfer ke Daerah kepada daerah-daerah yang berada kuadran IV sehingga ke depannya mereka dapat melakukan berbagai perbaikan menuju kondisi yang lebih baik.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Jurnal dan Working Paper:
Bappenas. (2003). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
Basri, Hasan.dkk. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal . Vol. 30. No. 1.
Dethan, Stevany Hanalyna. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2009-2013. Jurnal Ganesha Swara.Vol. 9. No. 2.
Efendi, David & Sri Wuryanti. (2011). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otoda di Kabupaten Nganjuk. Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan. FE UNIMUS.
Feryawan, D. Y. (2011). Assessing Natural Resources Curse Hypothesis at the Local Level in Indonesia: The Evidence of The Missing Money. Graduate School of Development Studies. Institute of Social Studies. The Hague. The Netherlands.
Fatoni, Irfan & Indah Dewi Nurhayati. (2013). Pengaruh Anggaran dan Pengendalian Terhadap Efektifitas Kinerja SKPD di Kabupaten Malang. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol. 2 No. 3.
Herawati, Nunik Retno & Supratiwi. (2013). Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Sosial. Vol. 12 No. 1.
Hruza, Filip. (2015). Public Sector Organization Financial Ratios Recent Development As A Matter Of Financial Innovation. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 12, Issue 2.
Hidayat, Muhammad. Dkk. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dalam Era Otonomi Daerah.Jurnal Sungkai. Vol. 4. No. 2.
Krisztina, Kis Kastos & Bambang Suharnoko Sjahrir. (2014). The Impact of Fiscal and Political Decentralization on Local Public Investment in Indonesia. Discussion Paper No. 7884.IZA, Germany.
Litvack, J. & Jessica Seddon, (1999). Decentralization Briefing Notes. The World Bank. Washington DC.
Muin, Fatkhul. (2014). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah.Fiat Justisia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 1.
Magno, Ruivo Barros. dkk. (2015). Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan. REFORMASI. Vol. 5. No. 2.
Muryawan, Sang Made & Made Sukarsa. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 3. No. 10.
Nanda, Reza & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 1. No. 1.
Pratikto, A. (2002). Dampak Alokasi Pengeluaran Investasi di Provinsi DKI Jakarta terhadap Kinerja Perekonomian Daerah. Tesis Master Ekonomi. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
Pilat, Juddy Julian & Jenny Morasa. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran APBD Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. Jurnal Accountability. Vol. 06. No. 01.
Rondinelli, Dennis A, dkk. (1983). Decentralization in Developing Countries: A review of Recent Experience. Management and Development Series No. 8. The World Bank. Washington DC.
Rinaldi, Udin. (2012). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 8. No. 2.
Royani, Ida (2012). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Ponorogo dan Madiun Tahun Anggaran 2008-2010. Skripsi. Jurusan Akuntansi FE. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Rustan. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Kaitannya Dengan Otonomi Daerah. Jurnal Borneo Administrator. Vol. 9. No. 3.
Rampengan, Melania. dkk (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Bappeda Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 16. No. 03.
Setiaji, W & P.H. Adi. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Makalah. Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Hasanudin.
Samora, Ramon. (2010). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Dan Kabupaten Se-Jawa Dan Bali Tahun 2004-2008: Metode Kuadran. Jurnal Akuntansi Kontemporer. Vol. 2. No. 1.
Savitry, Ermitha. (2013). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makasar. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanudin.
Sudaryanti, Dwi. (2013). Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus).Jurnal ekonomi dan Bisnis. Vol. 12. No. 01.
Sagala, Lerindra M & Parmadi. (2013). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah: Studi Kasus Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol. 1. No. 7.
Susanto, Hery. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol. 10. No. 1.
Sasana, Hadi. (2015). Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Harga di Provinsi di Indonesia. Media Ekonomi dan Keuangan. Vol. 30. No. 1.
Widodo, Pamuji. (2011). Analisis Kemampuan dan Efektifitas Keuangan Daerah Empat Kabupaten Di Pulau Madura Dalam Era Otonomi Daerah. Skripsi. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
Usman, Ernawaty & Selmita Paranoan. (2013). Anggaran Pastisipatif dalam Menunjung Kinerja Aparatur Pemda.Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 4. No. 1.
Ulumudin, Ikhya. (2014). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Se Karesidenan Pekalongan Tahun 2008-2011. Skripsi. Program Studi ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Yatiman, Nur & Arif Pujiyono. (2013). Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2008-2010. Diponegoro Journal of Economics. Vol. 2. No. 1.
Yuana, Alfionita Putri. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Era Desentralisasi Fiskal: Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi. FEB Universitas Brawijaya.
Buku:
Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Kuncoro, Mudrajat. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
Kementerian Keuangan. (2012). Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta.
Kementerian Keuangan. (2012). Policy Brief 2012. Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. Jakarta.
Leemans, AF. (1970). Changing Patterns of Local Government. The Hague. Netherlands.
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Martawardaya, Berly, dkk (2015). Kutukan Sumber Daya Alam di Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Article 33 Indonesia. Jakarta.
Pratikno. (2005). Exercising Freedom Local Autonomy and Democracy in Indonesia, 1999-2001, in Erb, Maribeth et.al (eds.) Regionalism in Post Soeharto Indonesia. Routledge Curzon. New York.
Rasyid. Ryaas. (2002). Menolak Resentralisasi Pemerintahan. Publisher PT. Dyatama Milenia. Jakarta.
Soleh, Chabib & Suripto. (2011). Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah. Penerbit Fokusmedia, Jakarta.
Sabeni, Arifin & Imam Ghozali. (1995). Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
……………….., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
………………, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
………………., Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
………………, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
………………, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
………………, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
