OPTIMALISASI PENANGANAN SURAT PENGADUAN MASYARAKAT KE DPR RI
Abstract
Full Text:
UntitledReferences
Andy Ramses dan La Bakry (ed), Politik dan Pemerintahan Indonesia, Penerbit Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2009.
Reed H Blake dan Erwin O Haroldsen, Taksonomi Konsep Komunikasi, alihbahasa Hasan Bahanan, Penerbit Papyrus Surabaya, Surabaya, 2005.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPRRI/2009-2010 tentang Tata Tertib.
Stephen W Littlejohn, Theories Of Human Communication (eighth edition), Belmont USA: Thomson Wadsworth, 2005.
Dokumen:
Bagian Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI, Laporan Tahunan Pengaduan Masyarakat Tahun 2005-201.
Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nomor 03/BURT/DPR RI/2010-2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI.
Sekretariat Komisi I DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Dephan/TNI-Polri Seluruh Indonesia dan warga penghuni Tanah/Kompleks Perumahan dilingkungan Dephan/TNI, 14 Januari 2010.
Sekretariat Komisi II DPR RI, Laporan Tim Kerja Pertahanan Komisi II DPR RI Tahun 2011.
Sekretariat Komisi VII DPR RI, Laporan Singkat Kunker Komisi VII DPR RI, 20 Mei 2010.
Sekretariat Komisi IX DPR RI, Laporan Singkat Laporan Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI ke PT. DRYDOCK WORLD GRAHA Kota Batam 24 April 2010.
Laman:
Bintan Saragih, “Strategi Memasukkan Fungsi Representasi dalam Undang-Undang SUSDUK dan Tata Tertib DPR RI”, http://www.parlemen.net/privdocs/ce1afab30b15fe1ad693c01275b3791e.pdf diakses tanggal 7-9-2012.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.