DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP OTONOMI DESA: PERBANDINGAN INDONESIA DAN CINA

Debora Sanur Lindawaty
10.22212/jp.v3i2.318
| Abstract views: 328 | views: 1496

Abstract

Village in Indonesia is the lowest governmental hierarchy which is directly in contact with community dynamics. Because of its autonomy, village has to be responsible to manage its own businesses for the interest of local communities. For this reason, the Indonesian government needs to make a bill on village which has been long to become aspirations of many villages in the country. In comparison to this, in Cina, although there is no need to regulate villages in from of law, the central and regional governments give priority to the development of villages. That is why there are many developed villages in Cina, particularly recently. This essay discusses village autonomy in Indonesia, and steps needed to be taken strengthen village autonomy.

Full Text:

Untitled

References

Buku:

Kartohadikusumo, Soetarjo. Desa. Yogyakarta: Indonesian Monographs. 1988.

Mulyadi, Mohammad. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: Nadi Pustaka, 2009.

Naraibo, Moh. Amin Dj. “Pembaruan Pemerintahan Desa Persiapan Bulili”, dalam Buku bunga Rampai: Catatan dari Desa tentang Desa. Palu: Perkumpulan Bantaya, 2005.

Saparin, Sumber. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Widjaja, HAW. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers. 2003.

Jurnal:

Kushandajani, Otonomi Desa dan Implikasi UU No. 32 Tahun 2004 terhadap Penyelenggaraan pemerintahan Desa: Telaah Normatif dan Sosiologis, dalam Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat UNTAG Semarang, ISSN : No.0854 2031, No. 6, Edisi April 2006. Semarang: Fakultas Hukum UNTAG. 2006.

Makalah / Laporan Ilmiah:

Eko, Sutoro. “Makalah: Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa”, disampaikan dalam Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, Forum Penembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID. Jakarta 3-4 Juli 2006.

Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Desa ke Cina tanggal 6-12 Juli 2012, Pansus RUU Desa Setjen DPR RI, Jakarta, Belum diterbitkan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. 2007.

Utomo, Tri Widodo W. “Makalah: Penataan Kewenangan (Urusan) Pemerintahan Desa dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)”, Disampaikan dalam Roundtable Discussion Penguatan Otonomi Desa yang diadakan oleh Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) II LAN Makassar, 29-30 Agustus 2008.

Zakaria, R. Yando. “Makalah: Menggagas Arah Kebijakan dan Regulasi tentang Desa yang Menyembuhkan Indonesia”, pada Simposium Konsolidasi Jaringan Advokasi Rancangan Undang-Undang Desa, diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, di Yogyakarta, 10 – 11 Januari 2012.

Artikel:

Sayrani, Laurensius dan Tarsius Tani, Perencanaan Kemandirian Desa. Buletin Bengkel Informasi Desa, Edisi II maret 2012. Kupang: Bengkel APPeK NTT, 2012.

Tagunu, Agus “Memperjuangkan Otonomi Desa Tongoa” dalam Catatan dari Desa tentang Desa. Palu: Perkumpulan Bantaya, 2005.

Tani, Tarsius. “Membumikan Perencanaan Partisipatif, Buletin Bengkel Informasi Desa, Edisi II maret 2012. Kupang: Bengkel APPeK NTT, 2012.

Website:

A,Wawan. Konsep Desa Kreatif. http://wawanindoyogya.multiply.com/journal/item/26?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses tanggal 1 September 2012.

Jamik, Moh. Rusli. “Otonomi Desa: Antara Harapan dan Kenyataan”, http://ruslidjamik.wordpress.com/2010/05/01/otonomi-desa-antara-harapandan-kenyataan/, diakses pada tanggal 1 September 2012.

Menuju Masyarakat Yang Cukup Sejahtera-Prestasi Pertanian Republik Rakyat Tiongkok Dalam 60 Tahun Terakhir, http://indonesian.cri.cn/281/2009/05/27/1s96958.htm, diakses pada tanggal 27 Juni 2012.

Nur, Turiman Fachturahman. “Memahami Otonomi Desa dari berbagai Aspek Permasalahannya”, http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/03/memahami-otonomi-desa-dari-berbagai.html, diakses pada tanggal 1 september 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

DOI: https://doi.org/10.22212/jp.v3i2.318
Copyright (c) 2016 Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.