ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN UTANG NEGARA: MANAJEMEN UTANG PEMERINTAH DAN PERMASALAHANNYA
Venti Eka Satya
| Abstract views: 3297
| 
views: 6001
Abstract
In Indonesia’s adopts budget deficit system, debt is an unavoidable financing source since state revenues could not cover the expenses. This essay employs library study that aims to obtain a general overview about the country’s government debt, its debt management and problems. The Indonesia’s government began obtaining its debt financing in 1970, and until 1998, it had only familiar with foreign debt. Since 1999 government had domestic debt. Government debt ratio to GDP at the end of 2013 is about 26 percent of GDP, which is lower than at the end of 2009, which reached 28,3 percent. Debt ratio to GDP is not only much lower than the limit that is allowed by Law of State Finance and Maastricht Treaty standard, and debt ratio to GDP of the other countries, as well. Although the condition of government’s debt is considered safe, there are some weaknesses in the debt management, which potentially rises inefficiency in debt management and control.
Keywords
Full Text:
UntitledReferences
Buku
Hossain, A. and Chowdhury, A. (1998).Open Economy Macroeconomics for Developing Countries. Massachusetts: Edward Elgar.
Hyman, David N., (1999). Public Finance. London: Dryden Press.
Tribroto, Giri. (2001). Kebijakan dan Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
Mankiw, Gregory N.(2005). Teori Makro Ekonomi (Edisi Kelima). Jakarta: Erlangga.
Samuelson, P.A.,and Nordhaus, W. D. (1997). Macroeconomics (13th ed). New York: McGraw-Hill.
Supatmoko. (2013).Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik (Edisi Keenam). Yogyakarta: BPFE.
Artikel dalam jurnal atau majalah
Barro, Robert J. The Richardian Approach to Budget Deficit, The Journal of Economic Perspectives, 3(2), 1989.
Chowdhury, A. & Sugema, I.Aid and Fiscal Behaviour in Indonesia: The Case of a Lazy Government. [SECURED]. APEA. 2006
Kappagoda, Nihal. Institusional Framework for Public Sector Borrowing. Geneva: UNITAR, 2002.
Leonard. “Studi Efektifitas Kebijakan Stimulus Fiskal Tahun 2009 terhadap Perekonomian, Info Kajian BAPPENAS, 8(1), September 2011.
Macroeceonomic Dashboard UGM, Menggapai Harapan dan Perubahan dari Wakil Rakyat Baru, IERO, No 1/Tahun III/Maret 2014.
Satya, Venti Eka. . Lonjakan Inflasi, Dampak dan Antisipasinya, Info Singkat, Vol. VIII, No. 15/ P3DI/I, Agustus 2013
Suminto. Manajemen Utang Pemerintah: Best Practices dan Pengalaman Indonesia, Majalah Treasury Indonesia, No. 2 2006.
Badan Kebijakan Fiskal. Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi, dalam Anggito Abimanyu dan Andie Megantara (Eds). Jakarta: Kompas, 2009.
Tulisan/berita dalam surat kabar (tanpa nama pengarang)
Kelemahan Manajemen Utang Pemerintah,Republika, 21 Juni 2010.
Dokumen resmi
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010-Oktober 2012 Untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal. Jakarta: BPK,2013.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Perkembangan Utang Negara (Pinjaman & Surat Berharga Negara), Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia,2013.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang,Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2010-2014, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Profil Utang Pemerintah Pusat (Pinjaman dan Surat Berharga Negara) (Edisi April),Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nota Keuangan dan RAPBN 2011.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nota Keuangan dan RAPBN 2011.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia. Vol. V, Januari 2014.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/KMK.08/2014 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Makalah seminar, lokakarya, penataran
Siahaan, Hinsa, Analisa Efektifitas dan Efisiensi Penjualan Surat Utang Negera dalam Pembiayaan Defisit APBN 2005-2010 dan Peringkat Kredit Indonesia, BKF, Jakarta, 4 Februari 2010.
Internet (karya individu)
Agustian, Widi. (2013). Lehman Brothers,Kebangkrutan TerbesarSepanjang Sejarah Amerika,(online), (http://economy.okezone.com/read/2013/09/13/213/865768/lehman-brothers-kebangkrutan-terbesar-sepanjang- sejarah-amerika, diakses 15 April 2014).
Hendar. (2014). Mewaspadai Dinamika Utang Luar Negri Korporasi Indonesia, (online), (http:// mscdoctor.feb.ugm.ac.id/msc-new/berita/184-dr-hendar-mewaspadai-dinamika-utang-luar- negri-korporasi-indonesia.html, diakses 13 November 2014).
Silitonga, Desmon. (2011). Pengelolaan Utang RI, Pelajaran dari AS dan UE, (online), (http://www. investor.co.id/home/pengelolaan-utang-ri-pelajaran-dari-as-dan-ue/23828, diakses 3 April 2014).
Internet (artikel dalam jurnal online)
Rosyetti dan Eriyati. (2011). Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 1981-2010, (online), Vol.19, No.4, (http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/825/818, diakses April 2014).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
