PENGARUH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA (Studi pada Suku Kamoro di Kabupaten Mimika)
Abstract
Keywords
Full Text:
UntitledReferences
Buku
David C. Korten, Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela Dan Agenda Global, Yayasan Obor lndonesia, Jakarta, 2001 .
Dokumen Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural. Bappenas, Jakarta, 2000.
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 2005, Refika Aditama, Bandung.
Gunawan Sumodiningrat, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia Agenda Kini Dan Ke Depan, Bappenas, 2003, Jakarta.
Harun Al Rasyid, Statistik Sosial, Bidang Kajian Utama (BKU) llmu Pemerintahan Program. Magister llmu-llmu Sosial Pada lnstitut llmu Pemerintahan, Bandung 2004.
Heru Nugroho, Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Buku panduan "Kebijakan Koordinasi PenangguIangan Kemiskinan". Jakarta, 2005.
Laporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Kamoro dan Amungme, PMD Kabupaten Mimika, 2007.
Moelyarto Tjokrowinoto, Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi, PT. Tiara Wacana, 1993, Yogyakarta.
Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta, 2000.
Profil Kabupaten Mimika. Bappeda Kabupaten Mimika, 2007.
Rr Suhartini, A. Halim, lmam Khambali, Abd. Basyid, Model-Model Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pesantren 2005, Yogyakarta
Sriharini. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007, Yogyakarta.
Sumedi Andono Mulyo, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas, Jakarta, 2005.
Suparjan dan Hempri Suyatno, Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan, 2003, Aditya Media, Yogyakarta.
Soetatwo Hadiwiguno dan Agus Pakpahan. Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia, Prisma, Jakarta, 2005
Tjahya Supriatna, Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, 2000, Humaniora Utama Press, Bandung.
Undang-undang
Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.