Tata Kelola Kelembagaan Mineral Fund Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstract

Pengelolaan pertambangan pada suatu daerah sejatinya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya pada daerah penghasil tambang itu sendiri. Namun yang terjadi justru daerah penghasil tambang terjebak dalam natural resource curse dan dutch disease. Pendapatan daerah dari mineral fund merupakan instrumen cash transfer yang cenderung gagal menyejahterakan masyarakat yang disebabkan adanya bias sasaran, bias program, dan bias koordinasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah (1) menentukan indikator kunci tata kelola kelembagaan mineral fund dan (2) menentukan alternatif terbaik dalam pemanfaatan mineral fund. Hasil penelitian menunjukkan (i) indikator kunci yang mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam tata kelola kelembagaan mineral fund adalah adanya ketersediaan regulasi, program yang tepat sasaran, adanya pengawasan terhadap biaya produksi tambang yang digunakan perusahaan, pengawasan hasil produksi tambang yang dihasilkan perusahaan, dan adanya badan pengelola mineral fund yaitu institusi multi pihak (ii) alternatif terbaik pemanfaatan mineral fund yang menunjang pembangunan daerah berkelanjutan, yakni (a) aspek sosial, meliputi peningkatan sarana kesehatan, pendidikan dan ibadah, peningkatan peran masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, kualitas SDM yang tinggi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, (b) aspek ekonomi, meliputi pengembangan lembaga ekonomi dan keuangan, diversifikasi ekonomi perdesaan, pembangunan investasi primer, peningkatan iklim investasi dan pengembangan produk lokal, dan (c) aspek ekologi/lingkungan, meliputi: penanganan pencemaran, proteksi dan keselamatan ekologi dan manusia, penanganan munculnya bencana alam dan penanganan lahan akhir sebagai sektor primer.