Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan E-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Aceh
Almuttaqin Almuttaqin, Nunung Kusnadi, Widyastutik Widyastutik
| Abstract views: 0
| 
views: 0
Abstract
Regional autonomy requires a bureaucratic reform in financial management by implementing good governance principles to improve government performance and accelerate regional development goals. During the 4.0 digitalization industrial era, information systems can be designed to support media, such as e-budgeting used by the Aceh Local Government. E-budgeting plays a role in the punctuality of the Ratification of the Aceh Regional Budget in 2020. However, the Bureaucratic Reform Index Realization did not increase, and even the Transparency Index decreased last year. This study aims to determine some factors that influence e-budgeting implementation. The study population was 47 Aceh Local Government Agencies (SKPA) as analysis units. The data collection technique used online questionnaires and interviews with 67 respondents via a google form. Descriptive analysis toward the implementation of e-budgeting in SKPA indicates good performance. Aceh Government e-budgeting implementation achieves the highest value on effectiveness principle and the lowest on transparency principle. The technique of multiple linear regression analysis was used at the 0.05 significance level. Results of the simultaneous test show a significance value of 0.042; thus, it can conclude that at least one independent variable affects the dependent variable. The partial test results also show a significance value of 0.049 with a constant value of 3.418, and the coefficient of determination is 0.437. This study proves that direct supervisor support and the number of operators positively and significantly affect implementing e-budgeting. Meanwhile, other variables, including formal education, experience, training, and income-work balancing, also have a positive impact but are insignificant.
Keywords: e-budgeting, planning, Aceh Local Government, information system, multiple linear regression analysis
Abstrak
Otonomi daerah menuntut reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pada era digitalisasi industri 4,0 saat ini, perkembangan sistem informasi dapat dirancang sebagai media pendukung, seperti e-budgeting yang digunakan oleh Pemerintah Aceh. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang hampir satu dekade sebelumnya selalu terlambat, akhirnya dapat dilakukan tepat waktu pada tahun 2020, di mana e-budgeting berperan penting terhadap pencapaian tersebut. Namun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi yang direalisasikan tidak meningkat dari tahun lalu, sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik bahkan mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-budgeting. Populasi penelitian ini merupakan 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai unit analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner online dan wawancara kepada 67 responden melalui google form. Analisis deskripsi terhadap penerapan e-budgeting pada SKPA mengindikasikan kinerja yang bagus. Penerapan e-budgeting dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh mencapai nilai tertinggi pada prinsip efektif dan terendah pada prinsip transparan. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan pada tingkat signifikansi 0,05 (α = 5 persen). Hasil uji serempak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,042 sehingga disimpulkan bahwa setidaknya ada satu variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049 dengan nilai konstanta sebesar 3,418 dan koefisien determinasi sebesar 0,437. Hasil penelitian membuktikan bahwa dukungan atasan langsung dan jumlah operator e-budgeting memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-budgeting, sedangkan pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan keseimbangan penghasilan dengan beban kerja juga berpengaruh positif namun tidak signifikan.
Kata kunci: e-budgeting, perencanaan, Pemerintah Aceh, sistem informasi, analisis regresi linier berganda
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku:
Badan Pusat Statistik Aceh. (2020). Statistik keuangan daerah Provinsi Aceh 2018-2019. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Kelima. Semarang: Universitas Diponegoro.
Mardiasmo (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: ANDI.
Suwanda, D. (2019). Good governance pengelolaan keuangan daerah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Jurnal:
Abhimantra, W.P., & Suryanawa, I.K. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 14(3), 1782-1809.
Anjani, P.W. & Wirawati, N.G.P. (2018). Pengaruh usia, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan kompleksitas tugas terhadap efektivitas pengguna sistem informasi akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 22(3), 2430-2457.
Anggarani, N.P.T., Arizona, I.P.E., & Ernawati, N.P.L. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengalaman kerja, pelatihan, skill, dan partisipasi pemakai terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Jurnal Kharisma, 3(1), 380-390.
Apriwandi. (2018). Apakah umpan balik dan insentif masih penting bagi karyawan non manajemen? (Studi Laboratori Eksperimen). Jurnal Ilman, 6(1), 12-25.
Damana, A.W.A., & Suardikha, I.M.S. (2016). Pengaruh keterlibatan pemakai, pelatihan, ukuran organisasi dan keahlian pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 14(2), 1452-1480.
Dewi, I G.A.R.P., & Idawati, P.D.P. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi (SIA) pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Forum Manajemen, 17(2), 1-11.
Dewi, L.E.P., Dewi, P.E.D.M., & Julianto, P. (2019). Pengaruh program pelatihan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi (Studi pada BPR di Kecamatan Sawan dan Kubutambahan). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 10(2), 13-21.
Fajri, R.N., Djumali, & Hartono, S. (2019). Analisis pengaruh penerapan sistem informasi keuangan, sistem pengawasan melekat dan prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi empiris pada DPRD Kabupaten Rembang). Jurnal Balance, 16(1), 64-83.
Kharisma, I.A.M., & Juliarsa, G. (2017). Pengaruh keterlibatan pemakai, kemampuan pemakai, pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 19(3), 2527-2555.
Maliantari, K.H., & Arizona, I.P.E. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi. Karma, 1(1), 271-279.
Nasution, D.A.D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), 149-162.
Nasution, D.A.D., & Atika. (2019). Implementasi e-budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 1-13.
Nasution, D.A.D., & Ramadhan, P.R. (2019). Pengaruh implementasi e-budgeting terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 669-663.
Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Jurnal TECHNOBIZ, 3(5), 25-30.
Parnata, I.K., Faradhi, L., & Suciwati, D.P. (2013). Pengaruh gender, umur, pengalaman, tingkat pendidikan dan kompleksitas tugas terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada rumah sakit di Kota Denpasar. Jurnal Valid, 10(4), 9-16.
Permana, G.P.L., & Suryana, I.W.A. (2020). Pengaruh keterlibatan pemakai dan kemampuan teknik personal pada kinerja sistem informasi akuntansi dengan pendidikan dan pelatihan sebagai variabel pemoderas. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 5(1), 50-66.
Pragaswari, D.D., & Widhiyani, N.L.S. (2020). Stres kerja, insentif, kepuasan pengguna bepengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 30(5), 1233-1246.
Prariadena, C.H., & Putra, I.M.P.D. (2019). Pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi pada kinerja karyawan dengan insentif dan motivasi kerja sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi, 27(3), 2376-2405.
Rahman, R.A.T., Irianto, G., & Rosidi (2018). Analisis implementasi e-budgeting dengan mengunakan Model CIPP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System), 12(2), 53-63.
Satria, P.A., & Dewi, P.P. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi (Studi kasus pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar). Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis, 4(1), 81-95.
Suartika, K.A., & Whidiyani, N.L.S. (2017). Kemampuan teknik personal pada efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi dengan pendidikan dan pelatihan sebagai pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi, 18(2), 1485-1512.
Suryaningrat, A.A.A.M., & Utama, I.M.S. (2018). Analisis penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Provinsi Bali. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 23(1), 1-16.
Vipraprastha, T., & Sari, M.M.R. (2016). Pengaruh faktor-faktor kinerja individual karyawan terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 15(3), 1826-1855.
Widyantari, N.W.L., & Suardhika, I.M.S. (2016). Pengaruh pelatihan dan pendidikan, pengalaman kerja dan partisipasi manajemen pada efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 17(2), 1546-1574.
Sumber Lain:
Pemerintah Aceh. (2019a). Nota kesepahaman Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh.
Pemerintah Aceh. (2019b). Laporan kinerja Pemerintah Aceh tahun 2019. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh.
Pemerintah Aceh. (2020). Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh.
Peraturan Gubernur Aceh No. 38 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh No. 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Gubernur Aceh No. 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Qanun Aceh No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.
Qanun Aceh No. 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.
Qanun Aceh No. 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
