PENERAPAN KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Sali Susiana

Abstract

Responsive Gender Planning and Budgeting (PPRG) is a government strategy to accelerate gender mainstreaming in development. At local level, local governments were mandated to establish the Secretariat of Local PPRG set forth by Circular Letter of the Minister of Home Affair No.050/6199/SJ. This paper is a resume of a qualitative research on implementation of responsive gender planning and budgeting concept in Papua Province and Special Region of Yogyakarta. The study showed that both provinces did not establish the Secretariat of Local PPRG because they have similar institutions that have been exist before the circular letter was made. Besides that, those provinces have legal instruments about application of PPRG which is implementated in preparing Responsive Gender Budgeting (in Special Region of Yogyakarta) and Gender Budget Statement (in Papua Province).

Keywords

Pengarusutamaan gender; perencanaan dan penganggaran responsif gender; Provinsi Papua; Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Full Text:

Untitled

References

Buku

BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan UNFPA. 2005. Panduan dan Bunga Rampai Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender.

Irianto, Sulistyowati, dan Kartika, Titiek. 2009. Buku Pegangan tentang Gender di Parlemen. Jakarta: PROPER UNDP.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. 2012. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012.

Mastuti, Sri. 2007. Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Civic Education and Budget Transparency Advocation (CiBa).

Saptaningrum, Indriaswaty Dyah. 2008. Parlemen yang Responsif Gender: Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Fungsi Legislatif. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan PROPER UNDP.

Susiana, Sali, Sulasi Rongiyati, Nurul Hilaliyah. 2008. Buku Kompilasi: Pengarusutamaan Gender dalam Parlemen. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Proyek PROPER UNDP.

Jurnal/Makalah

Cattleya, Leya. 2006. “Pelembagaan Akuntabilitas Pengarusutamaan Gender: Bukan Sesuatu yang Mustahil. Jurnal Perempuan No. 50: Pengarusutamaan Gender. Yayasan Jurnal Perempuan November 2006.

Silawati, Hartian. 2006. “Pengarusutamaan Gender: Mulai dari Mana?” Jurnal Perempuan No. 50: Pengarusutamaan Gender, Yayasan Jurnal Perempuan, November, hlm. 19-32.

Soeparman, Surjadi. 2006. “Mengapa Gender Mainstreaming Menjadi Aksi Nasional?”. Jurnal Perempuan No. 50: Pengarusutamaan Gender, Yayasan Jurnal Perempuan, November, hlm. 35-43.

Suprapto, Kajun. 2009. “Evaluasi Keterwakilan Politik Perempuan Pasca-Pemilu 2009”, makalah disampaikan dalam diskusi yang diadakan oleh Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Jenderal DPR RI, 19 Agustus.

Dokumen

“Country Gender Assessment: Indonesia,” Southeast Asia Regional Department, Regional and Sustainable Development Departement, Asia Development Bank, Manila, Philippines, July 2006.

“Draft Panduan Rencana Aksi Nasional Peningkatan Posisi dan Peran Perempuan PNS di Lembaga Eksekutif dan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkada,” Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Tahun 2009.

“Migration, Remittance, and Female Migrant Workers,”Fact Sheet, Female Migrant Workers Research Team Bank Dunia (World Bank), Januari 2006.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.

Lain-lain

Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/SE/X/2013.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013.


DOI: https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.464

Refbacks

  • There are currently no refbacks.